BeritaAgamDaerah

Cegah Penyimpangan BBM Subsidi, Pemkab Agam Perkuat Pengawasan JBT dan JBKP

×

Cegah Penyimpangan BBM Subsidi, Pemkab Agam Perkuat Pengawasan JBT dan JBKP

Sebarkan artikel ini
PENGAWASAN BBM BERSUBSIDI- Wakil Bupati Agam, H Muhammad Iqbal, SE, M.Com, bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kota Padang, Kamis (4/6/2026).

PADANG, POLIKATA.COM – Wakil Bupati Agam, H Muhammad Iqbal, SE, M.Com, menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kota Padang, Kamis (4/6/2026).

Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh kepala daerah, unsur Forkopimda, instansi vertikal, serta perangkat daerah terkait se-Sumatera Barat.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam pengawasan dan pengendalian distribusi bahan bakar bersubsidi agar tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga  Hujan Guyur Kota Payakumbuh Sejak Subuh, Ribuan Jamaah Shalat Id di Balai Kota Payakumbuh

Dalam kesempatan itu, berbagai isu strategis terkait penyaluran JBT dan JBKP dibahas, mulai dari pengawasan distribusi, pencegahan penyalahgunaan, hingga upaya memastikan ketersediaan pasokan energi bagi masyarakat.

Wakil Bupati Agam, H Muhammad Iqbal, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Agam mendukung penuh langkah-langkah pengawasan dan pengendalian distribusi bahan bakar bersubsidi guna menjaga stabilitas pasokan dan melindungi hak masyarakat yang berhak menerima manfaat subsidi.

Menurutnya, koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi.

Baca Juga  Rakor Bersama Wako Padang Panjang, Gubernur: Ada Empat Strategi Pemulihan Ekonomi 2026

“Melalui rapat koordinasi ini diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan langkah bersama dalam mengawasi distribusi JBT dan JBKP, sehingga penyalurannya benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut juga menjadi wadah untuk memperkuat komitmen seluruh pihak dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait tata kelola energi yang efektif, transparan, dan berkeadilan. (red)