PADANG, POLIKATA.COM— Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengikuti Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak Pascabencana Hidrometeorologi yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, secara virtual dari Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (6/7/2026).
Rapat strategis ini diikuti oleh 42 kepala daerah dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang wilayahnya terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2025 lalu.
Dalam arahannya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa penyaluran bantuan stimulan untuk kategori rumah rusak ringan dan sedang ditargetkan rampung sepenuhnya pada tahun 2026 ini. Sementara itu, untuk penyelesaian rumah rusak berat melalui pembangunan hunian tetap (Huntap) ditargetkan selesai pada tahun 2027 mendatang.
“Penyaluran bantuan stimulan dan Dana Tunggu Hunian (DTH) di sejumlah daerah terdampak bencana masih jauh dari target. Karena itu, kita harus mempercepat realisasi bantuan agar masyarakat terdampak segera menerima haknya,” ujar Letjen TNI Suharyanto dalam arahannya.
Selain menekankan percepatan penyaluran bantuan, Suharyanto mengungkapkan bahwa pemerintah pusat saat ini tengah mengusulkan kenaikan nilai bantuan pembangunan Huntap mandiri, dari yang semula Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit. Langkah ini diambil karena besaran bantuan saat ini dinilai sudah tidak mencukupi untuk membangun rumah yang layak bagi masyarakat.
“Sambil menunggu keputusan tersebut, pembangunan Huntap harus tetap berjalan, dan BNPB siap membantu penyediaan keramik melalui dukungan para donatur dengan biaya pengiriman ditanggung pemerintah daerah. Kami juga meminta pemerintah daerah mempercepat pembangunan Huntap serta memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan lancar,” tambah Kepala BNPB.
Menanggapi instruksi tersebut, Wawako Maigus Nasir, menegaskan komitmen penuh Pemko Padang mengawal dan mempercepat seluruh proses rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana di wilayahnya agar masyarakat bisa segera mendapatkan hunian yang aman.
“Percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas agar masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian dan kembali menempati hunian yang layak. Untuk itu, OPD terkait bersama camat dan lurah harus bergerak cepat,” tegas Maigus Nasir, usai mengikuti rapat.
Sementara, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, menyampaikan bahwa seluruh bantuan stimulan bagi 55 penerima manfaat rumah rusak ringan dan sedang di Kota Padang sudah tersalurkan 100 persen.
Pemko Padang saat ini juga telah mengajukan enam kepala keluarga (KK) tambahan untuk penerimaan bantuan tahap berikutnya, disusul dengan pembangunan 23 unit Huntap mandiri yang kini masih dalam proses pemeriksaan oleh Inspektorat BNPB.
Hendri menguraikan, total kebutuhan Huntap di Kota Padang secara keseluruhan mencapai 523 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 240 unit direncanakan akan dibangun melalui dukungan dari Yayasan Buddha Tzu Chi, dan 183 unit oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sedangkan sisanya akan dipenuhi melalui dukungan penuh dari pihak BNPB.
“Saat ini, pembangunan 85 unit Huntap terpusat oleh Yayasan Buddha Tzu Chi telah berjalan, sedangkan pembangunan 183 unit Huntap oleh Kementerian PKP di kawasan Lambung Bukit dijadwalkan dimulai pada Agustus 2026. Dengan progres tersebut, kami optimistis seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang dapat diselesaikan sesuai target BNPB pada 2027,” pungkas Hendri Zulviton. (*)
