PADANG PANJANG, POLIKATA.COM—Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang berkomitmen menjadikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Tidak sekadar memberi manfaat bagi penerima gizi, program nasional ini diarahkan untuk memperkuat rantai pasok lokal dengan melibatkan UMKM dan petani setempat secara langsung.
Hal tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program MBG yang berlangsung di Hall Lantai III Balai Kota, Senin (20/4/2026). Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Padang Panjang, Wita Desi Susanti, menyebut MBG sebagai peluang strategis bagi sektor pangan lokal.
“Kita harus memastikan UMKM dan petani kita menjadi aktor utama dalam penyediaan bahan pangan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kita tidak ingin perputaran ekonomi ini lari ke luar daerah,” ujar Wita di hadapan jajaran OPD dan pihak terkait.
Wita menekankan bahwa keterlibatan produk lokal bukan sekadar pilihan, melainkan indikator keberhasilan pemerintah daerah. Menurutnya, data komoditas pangan yang digunakan oleh SPPG akan dilaporkan secara resmi ke Kementerian Dalam Negeri dan dievaluasi langsung oleh Pemerintah Pusat.
“Jika bahan pangan yang digunakan SPPG justru berasal dari luar, sementara fasilitasnya ada di Padang Panjang, maka pemerintah dianggap tidak maksimal memanfaatkan potensi lokal. Ini akan menjadi catatan serius bagi pusat,” tegasnya.
Untuk mewujudkan sinergi tersebut, Pj Sekdako menginstruksikan Dinas Pangan dan Pertanian serta Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk segera memetakan potensi rantai pasok. Tujuannya agar standar kebutuhan SPPG dapat dipenuhi oleh produsen lokal dengan kualitas yang mumpuni.
Melalui langkah proaktif ini, Pemko berharap program MBG dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Lebih dari itu, program ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan ekonomi berbasis pangan lokal yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Padang Panjang.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Alvisena, para Asisten Setdako, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. (red)
