AGAM, POLIKATA.COM- Bupati Agam Benni Warlis, melakukan kunjungan kerja ke BNPB membahas percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) mandiri di Kabupaten Agam serta percepatan pengajuan Dana Tunggu Hunian (DTH) tahap II, di Kantor Pusat BNPB, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Dalam kunjungan kerja tersebut, Benni Warlis menyampaikan bahwa Pemkab Agam terus berupaya mempercepat pemulihan pascabencana agar masyarakat terdampak segera memperoleh hunian yang layak, aman, dan nyaman.
Menurutnya, sinergi dengan BNPB menjadi langkah penting dalam mempercepat seluruh proses penanganan.
Pembahasan utama difokuskan pada percepatan pembangunan Huntap mandiri sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Pemkab Agam berharap dukungan BNPB dapat memperlancar proses pembangunan sehingga target penyelesaian dapat tercapai sesuai rencana.
Selain itu, kunjungan kerja ini juga membahas percepatan pengajuan Dana Tunggu Hunian (DTH) tahap II bagi masyarakat terdampak.
Bupati menegaskan pentingnya penyelesaian administrasi dan verifikasi data agar bantuan dapat segera disalurkan kepada para penyintas yang masih membutuhkan dukungan selama masa transisi menuju hunian tetap. Tercatat sebanyak 1.118 penerima menjadi sasaran dalam proses percepatan pengajuan Dana Tunggu Hunian tahap II.
Pemkab Agam bersama BNPB berkomitmen mengawal seluruh tahapan agar penyaluran bantuan berlangsung tepat sasaran, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M, didampingi Sestama BNPB, Dr. Rustian, S.Si., Apt., M.Kes, Deputi 3 (penanganan darurat) – Mayjen TNI Budi Irawan, S.I.P., M.Si. Deputi 4 (Rehab Rekon) – Jarwansah, S.Pd, M.A.P, M.M Deputi 5 (Logistik dan Peralatan) – Dra. Andi Eviana, M.Si. menyatakan dukungan terhadap langkah Pemkab Agam dalam mempercepat pemulihan pascabencana.
Kepala BNPB menegaskan akan terus memberikan pendampingan dan fasilitasi agar pembangunan Huntap mandiri serta penyaluran DTH dapat berjalan optimal.
Melalui kunjungan kerja ini diharapkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin kuat sehingga proses rehabilitasi, rekonstruksi di Agam dapat segera tuntas. (*)
