PADANG, POLIKATA.COM— Wali Kota Padang Fadly Amran memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aie Pacah, Rabu (17/6/2026). Forum koordinasi ini digelar untuk memperkuat kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sekaligus memastikan keberlanjutan program prioritas nasional tersebut berjalan lancar di Kota Padang.
Pertemuan strategis ini dihadiri oleh Koordinator SPPG Wilayah Kota Padang Utami Yuliani Amir yang mewakili Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru, Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (PJPH) Sumbar Ikrar Abdi, Kepala BPS Padang Dessi Febriyanti, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, serta jajaran kepala OPD, Direktur Utama Perumda Air Minum Hendra Pebrizal, dan para pengelola yayasan mitra SPPG.
Dalam arahannya, Fadly Amran menegaskan bahwa Program MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya, tetapi juga harus mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha dan produsen lokal dalam rantai pasok pangan.
Menurutnya, keberhasilan program tidak semata ditentukan oleh operasional dapur, melainkan juga didukung sistem pendataan yang akurat, mulai dari kebutuhan masing-masing SPPG, ketersediaan bahan baku, hingga pola distribusi dan respons masyarakat terhadap program tersebut.
“Program MBG merupakan agenda besar negara. Karena itu, seluruh SPPG dan perangkat daerah harus saling mendukung untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan penerima manfaat lainnya melalui layanan yang berkualitas,” tegas Fadly Amran di depan seluruh peserta rapat.
Fadly juga mendorong seluruh SPPG di Kota Padang mempersiapkan diri menghadapi sistem penilaian atau grading dari Badan Gizi Nasional (BGN). Ia berharap seluruh dapur MBG mampu memenuhi standar terbaik dari aspek mutu layanan, kebersihan, keamanan pangan, hingga tata kelola operasional.
Selain itu, ia menekankan pentingnya standardisasi rantai pasok bahan baku agar pasar tradisional, UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal dapat menjadi bagian dari ekosistem pemasok pangan yang memenuhi standar MBG, sehingga manfaat program dirasakan lebih luas oleh masyarakat luas.
Wali Kota Padang itu juga meminta Perumda Air Minum dan OPD terkait memastikan seluruh dapur SPPG memiliki akses air bersih yang memadai, serta mengingatkan seluruh yayasan pengelola agar mematuhi ketentuan daerah terkait pembangunan gedung dan pemanfaatan lahan.
“Saya berharap pembangunan dan pengembangan SPPG berjalan sesuai aturan. Program prioritas tetap harus berjalan, namun keselamatan, ketertiban tata kota, dan kepatuhan terhadap regulasi daerah tidak boleh diabaikan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Alfiadi, yang juga Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) MBG Kota Padang, menjelaskan bahwa evaluasi pelaksanaan MBG dilakukan secara rutin dan komprehensif setiap bulan guna memastikan seluruh aspek program berjalan optimal.
Saat ini, sebanyak 72 SPPG telah beroperasi di Kota Padang, atau sekitar 75 persen dari total target 96 SPPG. Pemerintah Kota Padang menargetkan kekurangan 24 SPPG sisanya dapat terpenuhi dalam dua hingga tiga bulan ke depan, mengingat hingga saat ini pelaksanaan MBG di Kota Padang tercatat berjalan dengan relatif baik.
“Kita terus mengawal kualitas pelaksanaan MBG. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, seluruh SPPG di Kota Padang harus menjadi yang terbaik, sejalan dengan semangat Program Unggulan (Progul) Padang Juara,” pungkas Alfiadi. (red)
