PASAMAN BARAT, POLIKATA.COM – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar. Pemerintah daerah (Pemda) setempat langsung menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Simpang Empat pada Rabu (13/5/2026).
Berdasarkan pantauan tim di lapangan, antrean kendaraan bermesin diesel tampak mengular panjang hingga memakan badan jalan umum. Pihak manajemen SPBU mengonfirmasi adanya lonjakan antrean tersebut, sekaligus mengungkapkan bahwa kondisi serupa juga terjadi di hampir seluruh wilayah Sumatra Barat.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Pasaman Barat, Agusli, menegaskan bahwa fenomena ini bukan disebabkan oleh pengurangan pasokan. Berdasarkan data resmi, kuota harian untuk wilayah tersebut masih berada di angka normal.
“Kuota penyaluran Bio Solar untuk SPBU Simpang Empat tidak berkurang, tetap 16 ton per hari. Tidak ada pemotongan alokasi dari pihak Pertamina,” ujar Agusli di sela-sela peninjauan.
Pemicu Kelangkaan dan Kemacetan
Hasil investasi di lapangan menunjukkan kelangkaan ini dipicu oleh disparitas atau selisih harga yang sangat tajam antara BBM subsidi dan nonsubsidi. Saat ini, Bio Solar subsidi dijual seharga Rp6.800 per liter, sedangkan Dexlite nonsubsidi menyentuh angka Rp27.150 per liter.
Jurang harga yang lebar ini mendorong para pemilik kendaraan yang seharusnya mengonsumsi Dexlite beralih memburu Bio Solar.
Kondisi tersebut diperparah oleh adanya proyek renovasi bangunan di area SPBU Simpang Empat. Renovasi ini mempersempit ruang gerak dan daya tampung kendaraan di dalam kawasan pengisian, sehingga kendaraan terpaksa mengantre di bahu jalan raya dan memicu kemacetan lalu lintas.
Di sisi lain, fenomena ironis terjadi di tingkat masyarakat. Ketika Bio Solar sulit didapatkan di pompa resmi, pasokan BBM subsidi ini justru menjamur di kios-kios pengecer ilegal. Harganya pun meroket tajam di kisaran Rp12.000 hingga Rp15.000 per liter, hampir dua kali lipat dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Menanggapi situasi ini, manajemen SPBU menyatakan telah memperketat sistem penyaluran. Setiap transaksi pembelian Bio Solar kini wajib menggunakan sistem barcode kendaraan, di mana satu barcode hanya dapat digunakan satu kali dalam sehari untuk mencegah praktik pelangsangan.
Selain itu, pihak SPBU juga telah berkoordinasi dengan Kepolisian Sektor (Polsek) setempat untuk menertibkan antrean dan mengantisipasi praktik percaloan.Sebagai langkah jangka panjang, Pemda Pasaman Barat berkomitmen membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi.
Agusli menyatakan pihaknya segera menyurati Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dan Pertamina Patra Niaga.
“Kami akan berkoordinasi dan mengusulkan solusi konkret, mulai dari pengajuan penambahan kuota sementara hingga penguatan pengawasan distribusi di lapangan agar BBM bersubsidi ini benar-benar tepat sasaran,” pungkas Agusli. (red)
