PADANG PANJANG, POLIKATA.COM — Anggota DPD RI Irman Gusman menilai perantau merupakan salah satu kekuatan besar yang dapat dioptimalkan untuk mendorong pembangunan Kota Padang Panjang. Peran perantau dinilai semakin penting di tengah keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Irman saat melakukan kunjungan kerja ke Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Padang Panjang, Kamis (3/9/2026). Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra dan Pj. Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Kuartini Deti Putri.
Irman mengatakan, kemampuan fiskal setiap daerah tidak sama. Terlebih, adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) membuat pemerintah daerah tidak bisa sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai seluruh program pembangunan.
Karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya dan potensi yang dimiliki, termasuk memperkuat kolaborasi dengan para perantau.
“Kekuatan Sumatera Barat adalah perantau. Kekuatan perantau harus diperkuat. Kita majukan Padang Panjang dan Sumbar,” kata Irman.
Menurutnya, perantau asal Padang Panjang memiliki kepedulian terhadap kampung halaman, sekaligus jejaring dan kemampuan yang dapat dikolaborasikan untuk mendukung pembangunan daerah.
Potensi tersebut, lanjutnya, dapat diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, membuka peluang investasi, sekaligus membantu pemerintah dalam upaya mengurangi angka kemiskinan.
Irman juga menyatakan kesiapannya membantu membuka akses dan jejaring yang dimilikinya di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan Padang Panjang.
Bahkan, ia mempersilakan fasilitas kantornya yang berada di Jakarta dan Padang dimanfaatkan pemerintah daerah sesuai kebutuhan.
“Kalau ada yang bisa kami bantu, kita bantu. Jejaring yang kami punya di tingkat nasional juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan Padang Panjang,” ujarnya.
Pemerintah Harus Terbuka terhadap Kritik
Selain membahas pembangunan, Irman menekankan pentingnya perubahan orientasi dalam pelayanan pemerintahan. Menurutnya, pemerintah harus terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat agar kualitas pelayanan publik terus meningkat.
Ia mengibaratkan keterbukaan tersebut dengan pelayanan di rumah makan Padang. Pelanggan memiliki ruang untuk menyampaikan ketidakpuasan apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai harapan.
“Kalau ada yang tidak puas, sampaikan. Pemerintah juga harus seperti itu, terbuka menerima kritik dan masukan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra mengapresiasi kunjungan Irman Gusman. Menurutnya, pertemuan tersebut memberikan semangat sekaligus membuka peluang bagi Pemerintah Kota Padang Panjang untuk mendapatkan dukungan dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan.
Allex menyampaikan sejumlah kebutuhan daerah yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan. Kebutuhan tersebut semakin penting seiring berkurangnya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah program daerah.
Selain itu, Pemko Padang Panjang juga menyampaikan persoalan penanganan dampak bencana Sumatera Barat pada 2025. Dampak bencana tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian sekitar Rp400 miliar dan membutuhkan penanganan lintas sektor.
Menurut Allex, sejumlah penanganan yang telah direncanakan hingga 2028 masih membutuhkan waktu cukup panjang. Karena itu, diperlukan dukungan dan alternatif kebijakan untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pascabencana.
“Untuk pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, kami membutuhkan support untuk menyelesaikan persoalan-persoalan teknis yang ada,” ujar Allex.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk penguatan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan perantau dalam mendorong pembangunan Padang Panjang secara berkelanjutan. (*)
