PADANG, POLIKATA.COM —Janji Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade bahwa dana triliunan rupiah akan mengalir ke Sumatera Barat (Sumbar) jika Prabowo Subianto menjadi Presiden kini mulai terbukti. Dalam waktu sekitar 1,5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mengalokasikan sedikitnya Rp7,2 triliun untuk berbagai program pembangunan di Sumbar melalui empat unit pelaksana teknis, mulai dari pembangunan jalan dan jembatan, irigasi, pengendalian banjir, prasarana strategis, hingga permukiman, air bersih dan sanitasi.
Besarnya anggaran tersebut dipaparkan Andre dalam konferensi pers di Padang, Jumat (24/7/2026) lalui didampingi Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Elsa Putra Friandi, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Reski Wahyudi, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumbar Maria Doeni Isa, serta PPK/Staf Pelaksana Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumbar Eki yang mewakili Kepala Satker R. Rifi Firdaus.
Andre mengatakan, pemaparan itu sengaja dilakukan untuk menjawab berbagai keraguan dan narasi yang kembali mempersoalkan pernyataannya beberapa waktu lalu bahwa apabila “Apak Ambo” Prabowo Subianto menjadi Presiden, maka dana triliunan rupiah akan mengalir ke Sumbar.
“Hari ini saya tidak ingin menjawab dengan opini atau narasi politik. Saya membawa langsung para kepala balai Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyampaikan data resmi pemerintah. Dulu saya mengatakan jika Pak Prabowo menjadi Presiden, dana triliunan akan masuk ke Sumatera Barat. Hari ini masyarakat bisa melihat sendiri bahwa janji itu bukan sekadar ucapan, tetapi benar-benar sedang diwujudkan,” kata Andre yang juga Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM).
Andre menjelaskan, dari sektor jalan dan jembatan saja, BPJN Sumbar memperoleh alokasi sekitar Rp1,9 triliun selama 2025-2026. Anggaran itu digunakan untuk preservasi jalan nasional sepanjang 1.423 kilometer, pembangunan dan penggantian jembatan, pembangunan delapan jembatan gantung, penanganan longsor, rehabilitasi pascabencana, hingga pelaksanaan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi mengatakan anggaran tersebut merupakan alokasi resmi pemerintah pusat melalui Kementerian PU. Selain itu, pemerintah juga tengah mempercepat pembangunan Flyover Sitinjau Lauik melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai sekitar Rp2,79 triliun yang pembebasan lahannya telah mencapai lebih dari 99 persen.
“Kami juga mendapatkan alokasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hingga tahun 2028 sekitar Rp4,3 triliun. Ini menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur Sumatera Barat sangat besar,” ujar Elsa.
Di sektor sumber daya air melalui BWS Sumatera V Padang, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp2,9 triliun yang digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi irigasi, normalisasi sungai, pengendalian banjir, penyediaan air baku, pembangunan pengendali sedimen, hingga percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Kepala BWS Sumatera V Padang Reski Wahyudi mengatakan hampir seluruh persoalan strategis sumber daya air di Sumbar kini telah memiliki dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Yang kami harapkan adalah dukungan masyarakat, terutama terkait pembebasan lahan dan persoalan sosial agar seluruh pekerjaan dapat berjalan lancar. Anggaran yang telah dialokasikan akan kami kawal pelaksanaannya sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Reski.
Sementara itu, Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumbar mengelola investasi sekitar Rp1,2 triliun untuk pembangunan Sekolah Rakyat, rehabilitasi Stadion Haji Agus Salim Padang, pembangunan pasar, rehabilitasi madrasah, pembangunan hunian ASN Kementerian PU, serta berbagai penanganan sarana pendidikan pascabencana.
Mewakili Kepala Satker Prasarana Strategis Sumbar, Eki mengatakan dukungan dan pengawalan anggaran dari Andre Rosiade sangat membantu percepatan pelaksanaan berbagai proyek strategis di Sumbar.
“Kami optimistis seluruh proyek strategis dapat diselesaikan sesuai target sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Pada sektor permukiman melalui BPPW Sumbar, pemerintah juga mengalokasikan sekitar Rp1,2 triliun untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi, Pamsimas, Sanimas, penanganan persampahan, penataan kawasan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai infrastruktur pascabencana.
Kepala BPPW Sumbar Maria Doeni Isa menjelaskan anggaran tersebut tersebar di hampir seluruh kabupaten dan kota di Sumbar, termasuk pembangunan SPAM Kota Padang, Solok Selatan, Bukittinggi, Dharmasraya, serta berbagai program peningkatan pelayanan dasar masyarakat.
“Seluruh program ini merupakan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat Sumatera Barat,” kata Doeni.
Andre menegaskan, jika digabungkan, anggaran yang telah dialokasikan melalui empat unit pelaksana teknis Kementerian PU mencapai sekitar Rp7,2 triliun. Menurutnya, angka tersebut menjadi bukti nyata bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap percepatan pembangunan Sumbar.
“Ini baru dari satu kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum. Totalnya sudah sekitar Rp7,2 triliun. Belum termasuk program kementerian lain maupun proyek-proyek strategis nasional lainnya. Jadi, masyarakat sekarang bisa menilai sendiri, janji yang dulu saya sampaikan telah dibuktikan dengan data dan pekerjaan nyata di lapangan,” tegas Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar itu.
Andre menambahkan, pembangunan tersebut diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperkuat ketahanan pangan melalui pembangunan irigasi, mengurangi risiko bencana, meningkatkan pelayanan air bersih dan sanitasi, serta menghadirkan infrastruktur yang lebih layak bagi masyarakat Sumatera Barat.
“Yang terpenting sekarang bukan lagi memperdebatkan apakah anggaran itu ada atau tidak. Data pemerintah sudah menjawab semuanya. Tugas kita bersama adalah mengawal agar seluruh program ini selesai tepat waktu dan benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sumatera Barat,” tutup Andre. (*)
