JAKARTA, POLIKATA.COM— Menteri Koordinator (Menko) Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta akan ditetapkan pada Maret 2026.
“Pokoknya akan ditetapkan bulan ini,” kata Airlangga usai rapat bareng Presiden RI Prabowo Subianto di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (27/3/2026). Namun, Airlangga belum mengumumkan resmi kapan pemberlakuan WFH 1 hari dalam sepekan ini akan resmi diterapkan.
Menurutnya, pemerintah masih memiliki beberapa hari sebelum kebijakan WFH resmi diumumkan ke publik.
“Bulan ini tinggal berapa hari kan, ya jadi masih ada waktu,” singkat Airlangga.
Pemerintah diketahui tengah mengkaji beberapa langkah untuk penghematan anggaran menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah setelah Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran.
Sejumlah opsi penghematan yang direncanakan akan ditempuh pemerintah, yaitu dari penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Adapun kebijakan WFH bagi ASN dan pekerja swasta selama satu hari dalam sepekan disebut telah disetujui semua menteri dan tinggal menunggu arahan dari Prabowo.
Adapun pemerintah memastikan rencana penerapan skema WFH satu hari dalam sepekan tidak akan berlaku untuk semua sektor bidang kerja.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, kebijakan ini berlaku untuk bidang tertentu yang memungkinkan kerja jarak jauh. “Perlu saya luruskan bahwa berlakunya nanti untuk sektor-sektor tertentu. Supaya tidak disalahpahami, misalnya sektor pelayanan, industri, perdagangan tentu mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan tersebut,” kata Prasetyo, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Sabtu (21/3/2026) lalu.
Menurut Prasetyo, rencana tersebut merupakan arahan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna sebagai upaya mendorong efisiensi di lingkungan kerja, termasuk di sektor pemerintahan.
Dia mengatakan bahwa kebijakan terkait WFH satu hari dalam sepekan masih dirumuskan. “Sedang kita godok untuk kita finalkan dan sesegera mungkin akan kita sampaikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Tidak Ganggu Layanan Finansial
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan wacana kerja dari rumah (work from home/WFH) bukanlah sesuatu yang baru dan akan melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah terkait kesiapan layanan esensial yang tetap berjalan.
Ia menyebutkan bahwa pemerintah sudah berpengalaman menerapkan skema WFH yang dilakukan saat pandemi Covid-19 dan semuanya dapat berjalan dengan lancar.
“No problem. Ya, pemda juga ada banyak pengalaman. Cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan kepada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan,” terang Mendagri, Rabu (25/3/2026).
Mendagri menyebutkan bahwa wacana WFH sebelumnya sudah dirapatkan bersama kementerian/lembaga terkait untuk menyampaikan masukan terkait rencana tersebut. Namun, hasil dari rapat itu akan disampaikan lebih lanjut setelah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyebut bahwa salah satu skema yang diajukan adalah satu hari WFH dalam satu pekan. “Tapi hari apa yang akan diambil biar nanti yang memutuskan, nantikan hasil rapat kemarin akan dilaporkan ke Presiden,” tuturnya.
Ditanya lebih lanjut soal pilihan hari untuk melakukan WFH, Mendagri kembali menekankan bahwa pengumuman lebih lengkap terkait hal itu akan dilakukan setelah hasil rapat dilaporkan kepada Presiden.
Target Penurunan Konsumsi BBM 20 Persen
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keputusan terkait kebijakan WFH telah final dan akan segera diumumkan oleh pemerintah.
“Sudah diputuskan, nanti diumumkan, bukan saya yang ngomong, bukan saya (mengumumkan) nanti, Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto),” kata Purbaya.
Terkait target penurunan konsumsi BBM hingga 20 persen, Purbaya menyebut terdapat perhitungan yang mengarah pada potensi penghematan, meski belum bersifat pasti.
Ia menilai dampak kebijakan WFH tidak hanya dilihat dari sisi penghematan energi, tetapi juga dari dorongan terhadap aktivitas ekonomi.
“Hemat saya mungkin enggak di sananya, karena ekonomi aktifnya naik, bisnis naik cepat, konsumsi naik. Tapi kalau pajak saya juga naik, selaras dengan itu kan saya untung juga,” tuturnya. (red)
