PADANG, POLIKATA.COM- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama jajaran pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait bergerak cepat untuk memperketat pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Langkah strategis ini dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) di Sumbar, di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (4/6/2026).
Rakor yang dipimpin Gubernur Sumbar Mahyeldi tersebut dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, Forkopimda Sumbar, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar Fakhri Rizal Hasibuan, Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi Heriyanto, kepala daerah se-Sumbar, serta Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar.
“Subsidi energi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan perlu terus diperkuat melalui koordinasi dan sinergi seluruh pihak terkait,” tegas Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, di sela-sela kegiatan.
Senada dengan hal itu, Wali Kota Padang, Fadly Amran menyatakan komitmennya dalam memberantas penyelewengan.
“Kota Padang mendukung penuh upaya pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar penyalurannya berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi,” ujar Fadly.
Dari sisi regulator, Direktur BBM BPH Migas, Chrisnawan Anditya mengungkapkan langkah inovatif yang sedang disiapkan. “BPH Migas juga tengah mengkaji penguatan sistem digital, termasuk penerapan PIN atau OTP pada QR Code untuk mempersempit peluang penyalahgunaan,” jelas Chrisnawan.
Sementara itu, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar, Fakhri Rizal Hasibuan menambahkan bahwa tindakan tegas di lapangan mulai membuahkan hasil. “Kita bersyukur, setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan digencarkan, konsumsi solar subsidi tercatat menurun signifikan dan antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang. Kita ingin kondisi ini terus terjaga melalui pengawasan yang konsisten dan kolaborasi dari seluruh pihak,” pungkas Fakhri.
Pertemuan penting ini digelar sebagai respons cepat atas temuan Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar terkait sejumlah modus licik penyalahgunaan BBM subsidi. Beberapa modus yang berhasil dibongkar di antaranya penggunaan kendaraan dengan nomor polisi ganda, tangki modifikasi, pengisian berulang menggunakan beberapa QR Code, hingga dugaan penyaluran ilegal untuk aktivitas pertambangan.
Maraknya praktik culas ini sempat memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU, termasuk di Kota Padang, yang dalam beberapa pekan terakhir cukup mengganggu aktivitas harian masyarakat dan urat nadi perekonomian daerah.
Untuk menutup celah kecurangan tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran mendorong adanya percepatan penyempurnaan regulasi dan sistem pengawasan digital. Evaluasi berkala membuktikan bahwa pengawasan ketat yang dilakukan sejauh ini terbukti berhasil menekan konsumsi solar subsidi secara signifikan, yang mengindikasikan berkurangnya kebocoran ke pihak yang tidak berhak.
Melalui Rakor ini, seluruh pemangku kepentingan berkomitmen penuh untuk memperkuat sinergi pengawasan JBT dan JBKP secara konsisten di lapangan agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas.(*)
