PADANG, POLIKATA.COM – Pemerintah Kota Padang bergerak cepat merespons kompleksitas tantangan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), para pendidik kini dipersenjatai dengan strategi manajemen kasus yang komprehensif.
Langkah konkret ini diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Kasus yang digelar di Gedung Bagindo Aziz Chan, Selasa (21/4/2026). Sebanyak 70 peserta yang terdiri dari Kepala Sekolah SD serta Kepala Sekolah dan Guru BK tingkat SMP/MTs swasta se-Kota Padang hadir untuk memperkuat sistem proteksi siswa.
Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Padang, Boby Firman, menegaskan bahwa sekolah tidak boleh lagi sekadar menjadi tempat transfer ilmu, melainkan harus menjadi “ruang aman” yang mampu mendeteksi potensi kekerasan sejak dini.
“Anak adalah harapan bangsa. Mereka punya peran strategis bagi keberlangsungan negara, sehingga perlindungan terhadap tumbuh kembang fisik maupun psikologisnya adalah harga mati,” tegas Boby dalam sambutannya.
Bimtek ini dirancang untuk mengubah pola respons sekolah terhadap pengaduan. Para peserta dilatih untuk memiliki perspektif perlindungan anak yang kuat, sehingga setiap laporan dapat ditangani dengan prosedur yang tepat tanpa menyudutkan korban.
Tak tanggung-tanggung, DP3AP2KB menghadirkan tiga pakar dari berbagai sudut pandang: H. Mulyadi Muslim (MUI Kota Padang) dari sisi norma, psikolog Neni Andriani untuk pendekatan mental, dan akademisi UIN Kota Padang Marta Suhendra untuk sisi edukasi.
Boby menambahkan, memutus rantai kekerasan membutuhkan “ekosistem” yang solid. Selain sinergi antara guru dan orang tua, sekolah didorong untuk memiliki regulasi internal yang ketat guna menutup celah perlakuan salah, baik fisik maupun emosional.
“Kami berharap ini bukan sekadar seremonial. Bimtek ini adalah wadah diskusi untuk menyepakati aksi nyata di lapangan guna mencegah kekerasan di sekolah,” imbuhnya.
Sebagai pendukung infrastruktur pencegahan, Pemkot Padang mengingatkan kembali keberadaan Pusat Pemberdayaan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Jl. Teratai No. 1.
Lembaga ini siap menjadi mitra strategis bagi sekolah untuk konsultasi maupun pelaporan kasus secara gratis. Dengan koordinasi yang cepat antara sekolah dan layanan profesional, diharapkan setiap potensi konflik dapat diintervensi sebelum berdampak jangka panjang bagi masa depan generasi muda Padang. (red)
