AGAM, POLIKATA.COM — Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Dr Muhammad Lutfi AR, mendampingi Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Dr apt Rustian serta Ketua Harian Unsur Pengarah BNPB, Brigjen Pol (Purn) Ir Ary Laksmana Widjaja, mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Pemulihan Pascabencana yang digelar secara daring dari Rumah Dinas Bupati Agam, Padang Baru, Lubuk Basung, Kamis (16/4/2026).
Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut penyelesaian administrasi GU Nihil dana stimulan perbaikan rumah tahap I, sekaligus mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Sumatera Barat.
Dalam arahannya, Sestama BNPB Rustian, menyampaikan berbagai upaya penanganan dan pemulihan telah dilakukan secara intensif sejak akhir November 2025 hingga saat ini.
Berbagai capaian tersebut, menurutnya, merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal.
Khusus di Sumatera Barat, Rustian mengungkapkan bahwa progres pembangunan hunian tetap terus menunjukkan perkembangan positif.
Hal ini ditandai dengan telah dilaksanakannya peletakan batu pertama pembangunan huntap di sejumlah daerah, seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Limapuluh Kota, hingga yang terbaru di Kabupaten Agam.
“Dengan dimulainya pembangunan ini, masyarakat akan melihat secara langsung komitmen pemerintah melalui BNPB dalam menghadirkan hunian tetap yang layak dan aman bagi korban bencana,” ujarnya.
Ditambahkan, proses pembangunan huntap tersebut akan terus berlanjut secara bertahap. Untuk mendukung keberlanjutan program, BNPB juga akan mengusulkan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan.
Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah diminta segera menuntaskan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Dr Muhammad Lutfi AR, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Agam dalam mendukung percepatan pemulihan pascabencana, khususnya dalam penyelesaian administrasi dan kesiapan pembangunan hunian tetap.
Menurutnya, Pemkab Agam terus berupaya mempercepat proses verifikasi data penerima bantuan serta melengkapi seluruh persyaratan administratif yang dibutuhkan, agar program bantuan dari pemerintah pusat dapat segera direalisasikan di lapangan.
“Kami di daerah mendukung penuh program ini. Saat ini, kami terus menggesa penyelesaian administrasi, termasuk validasi data penerima dan kesiapan lahan, sehingga pembangunan hunian tetap dapat segera dimulai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah menjadi kunci utama dalam mempercepat proses pemulihan, sehingga masyarakat terdampak bencana dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara normal.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor, guna memastikan seluruh tahapan pemulihan pascabencana berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak di Kabupaten Agam khususnya, serta Sumatera Barat pada umumnya. (red)
