BUKITTINGGI, POLIKATA.COM—Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias mengimbau warga menunda keberangkatan ibadah umrah menyusul perang yang terjadi di Timur Tengah antara Iran dan Israel.
“Saya minta warga Bukittinggi yang sudah mendaftar umrah untuk membatalkan keberangkatan dalam waktu dekat. Kondisi saat ini sangat berisiko besar,” kata Ramlan, saat melakukan Safari Ramadhan di Masjid Tablighiyah Garegeh yang dihadiri ratusan jamaah tarawih, Minggu (1/3/2026) malam.
Imbauan tersebut disampaikan Ramlan saat melaksanakan Safari Ramadhan di Masjid Tablighiyah Garegeh yang dihadiri ratusan jamaah tarawih.
Menurut Ramlan, pihaknya menerima informasi adanya penutupan wilayah udara serta terganggunya operasional sejumlah maskapai penerbangan akibat eskalasi konflik.
“Kami juga mendapatkan informasi adanya penutupan wilayah udara serta operasional maskapai penerbangan,” ujarnya.
Ia menilai ketidakpastian kondisi keamanan di kawasan Timur Tengah meningkatkan risiko bagi Warga Negara Indonesia, khususnya warga Bukittinggi yang hendak berangkat umrah.
“Kita masih menunggu keputusan resmi penutupan jadwal umrah ini dari pemerintah pusat. Saya juga mengkhawatirkan jadwal ibadah haji ikut terganggu,” kata Ramlan.
Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah RI mengimbau calon jamaah umrah yang dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dalam waktu dekat, untuk menunda keberangkatannya seiring dengan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang semakin dinamis dan tidak menentu.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan imbauan tersebut merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah dalam memastikan keamanan warga negara.
“Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jamaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya,” ujar Wamenhaj di Jakarta, Minggu (1/3/2026).
Pemerintah juga meminta jamaah umrah yang saat ini berada di Arab Saudi beserta keluarga di Tanah Air agar tetap tenang dan tidak panik.
Pemerintah terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) guna memastikan jamaah yang mengalami penundaan kepulangan dapat tertangani dengan baik.
“Kami terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi, maskapai, dan PPIU agar jamaah yang tertunda kepulangannya dapat ditampung di hotel maupun tempat-tempat lain yang aman dan layak,” kata dia.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Seluruh pihak diminta merujuk pada sumber resmi pemerintah guna menghindari kesimpangsiuran informasi yang dapat menimbulkan keresahan.
Terkait penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, pemerintah memastikan bahwa hingga saat ini belum terdapat dampak terhadap persiapan yang sedang berjalan. Seluruh tahapan perencanaan dan koordinasi tetap berlangsung sesuai jadwal.
“Kami berharap kondisi segera normal. Pemerintah akan terus memantau perkembangan dan mengambil langkah yang diperlukan demi keselamatan serta kenyamanan jamaah,” kata Wamenhaj. (red)
